Dunia Masjid

Hubungan antara PGRI dan pemerintah sering digambarkan sebagai hubungan yang mitra strategis yang kritis. PGRI bukan bagian dari struktur pemerintah, namun ia adalah pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan pendidikan di lapangan.

Berikut adalah dinamika hubungan PGRI dengan kebijakan pemerintah:

---

1. PGRI sebagai “Penyaring” Kebijakan (Policy Filter)

Setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru (seperti perubahan kurikulum atau sistem zonasi), PGRI bertindak sebagai pihak yang menguji apakah kebijakan tersebut realistis untuk diterapkan.

• Dinamika: Jika pemerintah mengeluarkan regulasi yang memberatkan guru secara administratif, PGRI akan memberikan masukan, kritik, atau bahkan tuntutan revisi.

• Contoh: Masukan PGRI terhadap penyederhanaan kurikulum selama masa pandemi dan transisi menuju Kurikulum Merdeka.

2. Pengawal Anggaran Pendidikan

Salah satu peran terbesar PGRI dalam hubungannya dengan pemerintah adalah memastikan amanat konstitusi terkait anggaran dipenuhi.

• Dinamika: PGRI secara rutin mengawasi alokasi 20% APBN/APBD agar benar-benar terserap untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru, bukan hanya untuk belanja birokrasi.

• Dampak: Tekanan dari PGRI memastikan tunjangan profesi guru (TPG) tetap terjaga dalam skema anggaran negara.

---

Alur Hubungan Strategis PGRI – Pemerintah

Tahapan	Peran Pemerintah	Peran PGRI
Perencanaan	Menyusun draf regulasi (RUU/RPP).	Memberikan masukan dari perspektif praktisi di lapangan.
Sosialisasi	Menyebarkan kebijakan secara formal.	Membantu menjelaskan kebijakan kepada jutaan guru.
Implementasi	Menyediakan sarana dan anggaran.	Menjalankan kebijakan sambil memantau kendala teknis.
Evaluasi	Menilai capaian secara statistik.	Memberikan laporan jujur tentang hambatan di sekolah.

---

3. Jembatan Aspirasi Guru Honorer dan PPPK

Pemerintah sering kali terkendala aturan birokrasi dalam menyelesaikan masalah status kepegawaian. Di sini, PGRI berperan sebagai “pendorong” dari luar sistem.

• Dinamika: PGRI melakukan lobi intensif agar pemerintah membuka kuota seleksi ASN PPPK yang lebih besar bagi guru honorer yang telah mengabdi lama.

• Hasil: Adanya skema afirmasi dalam seleksi guru merupakan salah satu buah dari diplomasi panjang PGRI dengan Kemendikbudristek dan Kemenpan-RB.

4. Perlindungan Profesi melalui Regulasi

PGRI bekerja sama dengan pemerintah (khususnya aparat penegak hukum) untuk memastikan kebijakan perlindungan guru benar-benar berjalan.

• Dinamika: Penandatanganan MoU antara PGRI dan Polri adalah bukti nyata hubungan formal dengan instansi pemerintah untuk mencegah kriminalisasi guru saat menjalankan tugas kedinasan.

5. Hubungan di Tingkat Daerah (Lokal)

Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, PGRI menjadi mitra Dinas Pendidikan.

• Dinamika: PGRI lokal sering dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan dan penentuan alokasi insentif bagi guru di daerah tersebut.

---

Kesimpulan

Hubungan PGRI dengan pemerintah bersifat simbiotik. Pemerintah membutuhkan PGRI sebagai mesin penggerak massa guru untuk menyukseskan program pendidikan, sementara PGRI membutuhkan pemerintah sebagai pembuat regulasi yang dapat memartabatkan profesi guru. Meskipun terkadang terjadi perbedaan pendapat, keduanya dipersatukan oleh satu tujuan: mencerdaskan kehidupan bangsa.